Jurnal Wibu: Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Rental Kanojo
Bolehkah menyewa pacar ala Kanojo, Okarishimasu di Indonesia? Kolom Jurnal Wibu menelaah rental kanojo dari sisi KUHPerdata, kontrak, dan perlindungan data.
4 mnt bacaDiperbarui 17 November 2026

Intinya
Kolom opini ini membahas legalitas jasa rental pacar yang populer berkat anime Kanojo, Okarishimasu. Penulis menilai KUHPerdata tidak mengenal sewa-menyewa orang, sehingga skema agensi hiburan dengan kontrak yang jelas lebih masuk akal, sambil menyoroti risiko privasi dan kekerasan seksual.
- ◆Rental kanojo populer di kalangan anak muda berkat anime Kanojo, Okarishimasu
- ◆Pasal 1548 KUHPerdata mengatur sewa-menyewa barang, bukan orang
- ◆Penulis menyarankan skema agensi hiburan dengan kontrak yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata
- ◆Privasi kanojo dan klien wajib dijaga sesuai aturan perlindungan data pribadi
- ◆Tulisan ini adalah opini pribadi, bukan nasihat hukum
Belakangan ini, istilah “rental kanojo” atau sewa pacar makin sering terdengar di kalangan anak muda. Popularitasnya tidak lepas dari anime Kanojo, Okarishimasu (Rent-A-Girlfriend), yang membuat ide menyewa pacar terasa lucu, romantis, sekaligus sedikit absurd. Di media sosial, bahkan mulai muncul unggahan yang menawarkan jasa serupa di Indonesia, lengkap dengan profil “kanojo” yang bisa dipesan.
Pertanyaannya, bagaimana hukum di Indonesia memandang praktik seperti ini? Jurnal Wibu kali ini mencoba menelaah legalitas rental pacar, sekaligus kendala yang mungkin dihadapi pelaku maupun agensinya.
Dari mana tren rental kanojo berasal?
Dalam Kanojo, Okarishimasu, tokoh utamanya, Kazuya Kinoshita, sedang patah hati setelah diputus pacarnya, Mami Nanami. Untuk menenangkan diri, ia menyewa pacar lewat sebuah aplikasi di ponsel. Dari situlah ia berkenalan dengan Chizuru Mizuhara, dan cerita komedi romantis yang penuh salah paham pun dimulai.
Di Jepang, jasa semacam ini memang ada dan dikenal sebagai bagian dari industri hiburan. Ketika anime-nya populer, wajar jika sebagian orang di Indonesia ikut penasaran, bahkan mencoba membuat versi lokalnya.
Apa kata KUHPerdata soal sewa-menyewa?
Di sinilah persoalannya dimulai. Sampai saat tulisan ini dibuat, belum ada dasar hukum khusus tentang sewa-menyewa pacar.
Rujukan paling dekat adalah Pasal 1548 KUHPerdata. Pasal ini mendefinisikan sewa-menyewa sebagai persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran harga yang disepakati. Barang yang disewakan bisa berupa barang tetap maupun bergerak.
Kata kuncinya jelas: barang. Manusia bukan barang, sehingga skema “menyewa orang” tidak cocok dimasukkan ke dalam kerangka sewa-menyewa menurut KUHPerdata. Kalau dipaksakan, konstruksi hukumnya jadi bermasalah sejak awal.
Kontrak tertulis menjadi kunci perlindungan semua pihak. Gambar: Dok. The Ohayou Post.
Lalu, bagaimana jalan keluarnya?
Menurut penulis, solusinya adalah entertainment agency atau agensi hiburan. Agensi seperti ini lazim menaungi penari, model, musisi, dan pekerja hiburan lainnya. Tugas utamanya adalah menjadi perantara antara talenta dan pihak yang membutuhkan jasa mereka.
Dengan skema ini, yang “dijual” bukan orangnya, melainkan jasa hiburan berupa waktu dan kehadiran, misalnya menemani mengobrol, jalan-jalan, atau makan bersama, dengan batasan yang jelas.
Skema agensi juga membuat posisi semua pihak lebih terang. Kanojo bekerja sebagai talenta yang dinaungi perusahaan, klien membayar jasa yang ruang lingkupnya tertulis, dan agensi bertanggung jawab memastikan kesepakatan itu dijalankan dengan benar.
Kenapa kontrak jadi sangat penting?
Dalam skema agensi, ada tiga pihak: agensi sebagai pihak pertama, kanojo sebagai pihak kedua, dan klien sebagai pihak ketiga. Kontrak diperlukan untuk menjamin dan melindungi kanojo dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin dilakukan klien.
Idealnya, agensi berperan sebagai pelindung sekaligus perantara. Agensi bisa memeriksa latar belakang calon klien lebih dulu, dan kanojo berhak menolak bila klien dinilai melanggar aturan yang sudah disepakati.
Agar kontrak itu sah, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat:
- Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
- Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan.
- Adanya suatu pokok persoalan tertentu.
- Suatu sebab yang tidak terlarang.
Syarat keempat ini penting. Kontrak yang isinya melanggar hukum atau kesusilaan tidak akan sah, sehingga batasan kegiatan dalam jasa rental pacar harus dirumuskan dengan jelas sejak awal.
Kendala apa saja yang mungkin muncul?
Penulis menyoroti dua masalah utama.
Pertama, privasi. Agensi wajib menjaga data pribadi kanojo maupun klien. Saat tulisan asli dibuat, rujukannya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kedua, risiko kekerasan seksual. Kemungkinan ini sangat nyata, sehingga agensi perlu menyiapkan langkah pencegahan, misalnya memasang pelacak lokasi di ponsel kanojo atau mengawasi secara langsung. Semua mekanisme ini sebaiknya diatur dalam kontrak, baik antara agensi dan kanojo maupun antara kanojo dan klien. Jika kekerasan tetap terjadi, kanojo dan agensi dapat melapor ke pihak berwenang, dan pelaku dapat dijerat pasal pidana terkait perbuatan cabul dengan kekerasan, yang dalam KUHP lama diatur di Pasal 289.
Shinjuku, Tokyo. Di Jepang, jasa rental pacar dikenal sebagai bagian dari industri hiburan. Foto: Alexkom000 / Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
Kesimpulan
Rental kanojo mungkin terasa seperti fantasi yang keluar langsung dari anime, tetapi begitu dibawa ke dunia nyata, urusannya jadi serius. Hukum perdata kita tidak mengenal sewa-menyewa manusia, sehingga jalur yang lebih masuk akal adalah jasa hiburan lewat agensi, dengan kontrak yang sah, perlindungan data, dan mekanisme keamanan yang jelas.
Seluruh isi kolom ini merupakan pendapat pribadi penulis berdasarkan riset yang dilakukan, bukan nasihat hukum. Untuk kepastian hukum, konsultasikan dengan ahli hukum.
Artikel ini adalah versi baru dari tulisan SanPoi yang pertama kali terbit di The Ohayou Post pada Desember 2021.
Pertanyaan Umum
Apakah menyewa pacar legal di Indonesia?+
Belum ada aturan khusus tentang sewa pacar. Menurut penulis, KUHPerdata hanya mengenal sewa-menyewa barang, sehingga jasa seperti ini lebih tepat dikemas sebagai jasa hiburan lewat agensi dengan kontrak yang jelas.
Apa yang harus diatur dalam kontrak rental kanojo?+
Kontrak sebaiknya memuat batasan kegiatan, hak kanojo untuk menolak klien yang melanggar aturan, mekanisme pengamanan, serta kewajiban menjaga data pribadi kedua belah pihak.
Apa risiko terbesar dalam bisnis rental kanojo?+
Penulis menyoroti dua risiko utama: kebocoran data pribadi dan potensi kekerasan seksual terhadap kanojo. Agensi perlu menyiapkan pencegahan dan jalur pelaporan ke pihak berwenang.
Komentar
Berkomentarlah dengan sopan dan sesuai topik. Komentar yang mengandung SARA, ujaran kebencian, pornografi, spam, atau informasi pribadi orang lain akan dihapus. Lihat aturan komentar.
Baca Juga
Jurnal Wibu: Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Outfit Ahegao
Pantaskah memakai outfit bermotif ahegao di tempat umum? Kolom Jurnal Wibu menelaahnya lewat demokrasi Pancasila, UU Pornografi, dan norma sosial.
Jurnal Wibu: Kilas Balik Anime 2024 dari Kursi Penonton
Catatan akhir tahun seorang penonton: dari Frieren dan Dungeon Meshi, demam Bling-Bang-Bang-Born, Look Back, sampai Dandadan yang menutup 2024.
Mob Psycho 100: Tidak Selamanya Lugu Itu Lemah
Kolom Jurnal Wibu tentang Mob Psycho 100: kenapa Mob yang lugu justru terkuat, bagaimana emosi memengaruhi kekuatannya, dan kaitannya dengan kesehatan mental.
Cara Amatir Menelusuri Wibu Profesional
Kolom Jurnal Wibu: menelusuri asal-usul kata wibu secara amatir, dari KBBI yang belum mencatatnya hingga jejak wapanese dan weeaboo di internet.



